Presisi
Hukum.
Efisiensi
Nyata.

Rezim Hukum Primer

• KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023 (berlaku 2 Januari 2026), menggantikan Wetboek van Strafrecht kolonial.
• KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 (berlaku 2 Januari 2026).
• UU No. 1 Tahun 2026 penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP.
• UU PDP UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU ITE + perubahan (UU No. 1 Tahun 2024); sebagian ketentuan pidana telah diserap ke KUHP Nasional.
• Hierarki peraturan per UU No. 12 Tahun 2011 jo. perubahannya: UUD 1945 > UU/Perppu > PP > Perpres > Permen > Perda.

Sumber Data

Disiplin Kemutakhiran

Klausindo memverifikasi status hukum pada runtime via pasal.id. Tidak ada kutipan yang otoritatif tanpa pemeriksaan status runtime. Dependensi ini diisolasi di balik lib/pasal.ts sehingga dapat diganti.

Keterbatasan yang Diketahui

• Cakupan data hukum bergantung pada pihak ketiga (pasal.id).
• Perkara pidana masa transisi memerlukan analisis tempus delicti.
• Cakupan peraturan daerah (Perda) tidak merata.

Bukan Nasihat Hukum

Klausindo bukan kantor advokat dan tidak memberikan nasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penggunaan Klausindo tidak menciptakan hubungan advokat–klien.

Verifikasi Mandiri

Keluaran dapat mengandung kekeliruan atau rujukan yang telah berubah. Setiap dasar hukum wajib diperiksa pada sumber resmi (pasal.id, peraturan.go.id, atau Lembaran Negara) sebelum digunakan.

Masa Transisi Pidana

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Selama masa transisi, perhatikan asas tempus delicti dan lex favorabilia.

Untuk Perkara Nyata

Untuk perkara yang sedang berjalan, pengajuan resmi, pembuatan akta autentik, atau nasihat atas situasi spesifik, konsultasikan dengan advokat berlisensi atau notaris yang berwenang.

Data Pribadi

Hindari memasukkan data pribadi yang bersifat sensitif. Pemrosesan data tunduk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Tanpa Jaminan

Klausindo disediakan apa adanya, tanpa jaminan dalam bentuk apa pun. Pengembang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan keluaran sejauh diizinkan hukum.

Struktur Aplikasi

Dua Jalur Akses API

• Bring-Your-Own-Key: Key pengguna dikirim per-request, tidak pernah disimpan, langsung ke Anthropic.
• Grant Token: Token divalidasi via Supabase; jika valid, request diteruskan menggunakan ANTHROPIC_API_KEY server-side. Key pemelihara tidak pernah menyentuh browser.

Keamanan

• API key Anthropic hanya hidup di environment variable server-side.
• Tidak ada secret di localStorage, sessionStorage, atau kode yang di-commit.
• Rate limiting per-IP dan per-token mencegah penyalahgunaan.

Sumber Hukum

Semua pencarian pasal diarahkan melalui lib/pasal.ts, yang terisolasi sehingga provider dapat diganti tanpa mengubah lapisan aplikasi.

Anda Diizinkan

• Menggunakan, menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak ini untuk tujuan non-komersial.
• Menjalankan perangkat lunak ini untuk keperluan riset, evaluasi, pendidikan, dan kontribusi.

Pembatasan

• Penggunaan komersial termasuk menjalankan sebagai layanan berbayar atau dalam produk komersial tidak diizinkan tanpa lisensi terpisah dari penulis.
• Distribusi ulang harus menyertakan lisensi dan atribusi ini.

Lisensi Komersial

Hibah komersial dapat diterbitkan secara terpisah atas kebijakan eksklusif penulis. Hubungi penulis melalui repositori GitHub untuk pertanyaan lisensi komersial.

Teks Lengkap

Teks lisensi lengkap tersedia di file LICENSE dalam repositori: github.com/dindaatheone/Klausindo/blob/main/LICENSE →

Layanan & Data Pihak Ketiga

Library Open Source

Library open source terdaftar dalam package.json berserta lisensi masing-masing. Tidak ada kode dari proyek legal-AI lain (Harvey, Mike, atau repo AGPL manapun) yang disertakan.

Hak Cipta

Copyright © 2026 Penulis Klausindo. Semua hak dilindungi sejauh diizinkan oleh PolyForm Noncommercial 1.0.0.

Tujuan yang Diizinkan

• Evaluasi dan penelitian kemampuan AI dalam konteks hukum Indonesia.
• Penyusunan draf awal dokumen hukum untuk ditinjau oleh advokat berlisensi.
• Riset peraturan dan pemahaman kerangka hukum Indonesia.
• Kontribusi pengembangan sebagaimana diizinkan oleh lisensi PolyForm NC 1.0.0.

Tujuan yang Dilarang

• Menggantikan nasihat hukum profesional dari advokat berlisensi.
• Penggunaan komersial tanpa lisensi terpisah dari penulis.
• Memasukkan data pribadi sensitif ke dalam sistem.
• Menggunakan keluaran sebagai pengajuan resmi tanpa verifikasi oleh profesional hukum.

Grant Token

Token evaluasi diterbitkan oleh pemelihara untuk evaluator yang ditunjuk. Token bersifat berkuota (default 10 panggilan), dapat kedaluwarsa, dan tidak dapat dialihkan. Penyalahgunaan token dapat mengakibatkan pencabutan akses.

Data & Privasi

API key yang Anda berikan hanya digunakan untuk request tersebut dan tidak pernah disimpan. Penggunaan grant token dicatat di log audit (token, timestamp, IP) sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Perubahan Ketentuan

Ketentuan ini dapat berubah. Perubahan material akan tercermin dalam repositori GitHub. Penggunaan berkelanjutan setelah perubahan berarti penerimaan ketentuan baru.